Kursi Kosong PT. Kuantan Sawit Perkasa (KSP): Sinyal Arogan atau Strategi Mengulur Waktu?

dengan kecaman tanpa tindakan konkret (seperti penjemputan paksa atau rekomendasi pembekuan izin), maka korporasi akan memenangkan babak pertama pertempuran psikologis ini.

​Secara naratif, ketidakhadiran PT. KSP pada 25 Mei kemarin mengonfirmasi jurang pemisah yang kian lebar antara kepentingan korporasi dan hak tahu masyarakat. Ketika pintu ruang rapat dewan ditutup tanpa hasil, ketidakpastian nasib lingkungan dan legalitas lahan di sekitar konsesi PT. KSP kian mengambang.

​Bagi masyarakat Kuantan Singingi, drama mangkirnya PT. KSP ini bukan sekadar urusan birokrasi yang mandek. Ini adalah ujian bagi marwah daerah. Jika lembaga terhormat sekelas DPRD saja bisa diabaikan dengan begitu mudah, lantas ke mana lagi masyarakat kecil harus mengadu ketika hak-hak mereka bergesekan dengan buldozer korporasi?

​Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kuantan Singingi. Publik menunggu, apakah parlemen akan mengeluarkan taringnya melalui panggilan ketiga dengan instruksi tegas, atau membiarkan kursi kosong PT. KSP menjadi simbol kekalahan telak hukum daerah di hadapan kekuatan modal.

Hingga